PSR Siap Luncurkan SIPAKDE

PUSATSTUDIRAKYAT.ORG – Pengurus Pusat Studi Rakyat (PSR) mengadakan sosialisasi terkait konsep SIPAKDE yang berlangsung selama dua jam di hadapan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo di kantor Desa Mattirowalie, pada Senin 20 Juli 2020.

Sosialisasi tersebut awalnya dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik . Sosialisasi yang berupa pertemuan tersebut tidak berlangsung lama, dikarenakan terkendala urusan yang tak kalah penting, sehingga beliau tidak sempat mengikuti kegiatan sosialisasi SIPAKDE.

Pertemuan ini diinisiasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mendengar dari salah satu bawahannya bahwa ada sebuah Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan di Desa Mattirowalie. Mendengar hal tersebut maka Kepala Dinas PMD langsung meminta Kepala Desa Mattirowalie agar dipertemukan bersama beberapa Kepala Dinas yang lain dengan Pusat Studi Rakyat (PSR) sebagai pihak pengembang dari SIPAKDe.

Pertemuan tersebut berlangsung mulai pukul 15.30 s/d 17.30 di kantor Kepala Desa Mattirowalie. Selain memaparkan konsep SIPAKDe Pusat Studi Rakyat juga memperlihatkan teknologi yang digunakan SIPAKDe dan memperlihatkan pula bagaimana cara menggunakannya sehingga kita dapat memperoleh informasi yang kita inginkan dengan cepat.

Setelah mendengar dan menyaksikan secara langsung konsep SIPAKDe dari Pusat Studi Rakyat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Dinas Kesehatan memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Pusar Studi Rakyat yang telah menghadirkan SIPAKDe di desa. Mereka berharap SIPAKDe ini dimiliki oleh semua desa (tak terkecuali kelurahan) yang ada di Kabupaten Wajo. Sehingga bisa menjadi solusi dari permasalahan ketersediaan data yang lengkap dan valid. Selain itu, mereka juga berharap SIPAKDe ini mampu mengitegrasikan kebutuhan data dari semua OPD Kabupaten Wajo sehingga menjadi Bank Data bagi pemerintah daerah dan dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan.

“kami siap mendukung dan membatu mempercepat proses penyelesaian regulasi di tingkat daerah yang mengatur tentang Sistem Informasi Desa seperti yang tercatum pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di pasal 86 yang memeng menjadi payung hukum pembuatan sistem informasi di desa”, tegas Dra.Hj.Andi Liliyannah.